Dairi Sumut-artainfonews.com-Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik di Kabupaten Dairi, Pemerintah Kabupaten Dairi menjalin kerjasama dengan Kantor Pertanahan Dairi. Nota Kesepakatan ini mencakup Pengintegrasian Data Pertanahan dengan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) serta Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). Langkah ini dilanjutkan dengan perjanjian kerjasama antara Badan Pendapatan Daerah dan Kantor Pertanahan Dairi untuk penguatan pemungutan PBB-P2 dan pengawasan BPHTB guna optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Penandatanganan Nota Kesepakatan ini berlangsung dalam acara peresmian Kantor Pertanahan oleh Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Sumatera Utara, Askani, pada Jumat, 5 Juni 2024.
Penjabat Bupati Dairi, Surung Charles Lamhot Bantjin, dalam sambutannya menyatakan bahwa sertifikat tanah merupakan dokumen legal yang sangat penting untuk kepastian hukum bagi masyarakat Dairi. Pemkab Dairi bersama Kantor Pertanahan Dairi telah ditargetkan untuk menerbitkan 200 sertifikat tanah oleh Monitoring Center for Prevention (MCP) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI.
“Kerjasama yang erat antara Pemkab Dairi dan BPN akan menjadi kunci dalam mencapai target tersebut,” ujar Surung Charles.
Dengan integrasi database, proses validasi dan peralihan hak atas tanah akan lebih transparan dan efektif, serta mengurangi potensi penyalahgunaan dan perbedaan harga transaksi perolehan tanah. Surung Charles berharap nota kesepakatan ini akan mempermudah akses informasi, administrasi, dan pelayanan terkait BPHTB dan PBB-P2 di Dairi, serta meningkatkan penerimaan PAD.
Daud Wijaya Sitorus, Kepala Kantor Pertanahan Nasional Kabupaten Dairi, menambahkan bahwa pembangunan gedung baru ini merupakan bentuk komitmen BPN Dairi untuk meningkatkan pelayanan pertanahan.
“Kehadiran gedung baru ini diharapkan dapat mendukung penyelesaian program strategis nasional dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pengelolaan pertanahan yang lebih baik,” ucap Daud Wijaya.
Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Sumatera Utara, Askani, menyampaikan bahwa gedung baru BPN Dairi ini merupakan hasil dari upaya yang sungguh-sungguh. Ia menegaskan pentingnya sistem integrasi antar server dengan pemerintah daerah untuk mendukung perubahan validasi data.
“Presiden Jokowi menargetkan Indonesia berada di peringkat 10 dunia dalam kemudahan pengurusan usaha pada tahun 2024. BPN Sumatera Utara siap berkoordinasi dengan Pemkab Dairi untuk menjadikan ini sebagai pilot project perubahan validasi data,” kata Askani.
Acara ini juga dihadiri oleh Kajari Dairi Okto Ricardo, Kepala Badan Pendapatan Daerah Fatimah Boang Manalu, dan Pimpinan Bank Sumut Cabang Sidikalang Edy Primsa Brahmana.(Red/kontributor-cs)
Komentar